Peraturan BPOM tentang Bahan Kosmetik

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

1

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HK.00.05.42.1018

TENTANG

BAHAN KOSMETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari penggunaan

kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan

keamanan, mutu, dan manfaat;

b. bahwa kosmetik yang beredar di wilayah Indonesia

harus menggunakan bahan kosmetik yang memenuhi

persyaratan keamanan, mutu dan manfaat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

tentang Bahan Kosmetik.

Mengingat : 1.

2.

3.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3821);

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang

Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3781);

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

2

4.

5.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun

2005;

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 52 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN TENTANG BAHAN KOSMETIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kosmetik adalah setiap bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk

digunakan pada seluruh bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut,

kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa

disekitar mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah

penampilan dan atau memperbaiki bau badan dan atau melindungi atau

memelihara tubuh pada kondisi baik.

2. Bahan kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari

alam dan atau sintetik yang merupakan komponen kosmetik.

3. Bahan pewarna adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk

memberi dan atau memperbaiki warna pada kosmetik.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

3

4. Bahan pengawet adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan

untuk mencegah kerusakan kosmetik yang disebabkan oleh

mikrooganisme.

5. Bahan tabir surya adalah bahan yang digunakan untuk melindungi kulit

dari radiasi sinar ultra violet dengan cara menyerap, memancarkan, dan

menghamburkan.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik

Indonesia.

BAB II

BAHAN KOSMETIK

Pasal 2

Bahan kosmetik yang dilarang, terdiri dari:

a. Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

b. Bahan yang tidak sesuai dengan Lampiran II dalam hal kadar dan

persyaratan penggunaan;

c. Bahan pewarna yang tidak tercantum dalam Lampiran III, kecuali

bahan pewarna yang penggunaannya hanya untuk pewarna rambut;

d. Bahan pewarna yang tercantum dalam Lampiran III diluar batasan

kondisi penggunaan kecuali bahan pewarna yang penggunaannya

hanya untuk pewarna rambut;

e. Bahan pengawet yang tidak tercantum dalam Lampiran IV;

f. Bahan pengawet yang tercantum dalam Lampiran IV diluar kadar

dan batasan kondisi penggunaan;

g. Bahan tabir surya yang tidak tercantum dalam Lampiran V;

h. Bahan tabir surya yang tercantum dalam Lampiran V diluar kadar

dan batasan kondisi penggunaan.

Pasal 3

Bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan

persyaratan penggunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

4

Pasal 4

Bahan pewarna yang diizinkan digunakan dalam kosmetik sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 5

Bahan pengawet yang diizinkan digunakan dalam kosmetik sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 6

Bahan tabir surya yang diizinkan digunakan dalam kosmetik sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Kepala Badan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan

peraturan ini.

(2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk

petugas untuk melaksanaan pengawasan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan dikeluarkannya Peraturan ini maka Keputusan Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tahun 2003

tentang Kosmetik Bab III Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku lagi.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

5

Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah serta diperbaiki

sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini

dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 25 Pebruari 2008

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia,

Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS, MKes, SpFK